Oleh DHIPA GALUH PURBA
SANGAT tepat jawabannya adalah hawu, jika ada turucing (teka-teki ala orang Sunda): “Naon ari gajah depa beureum hatena?”. Tapi kalau untuk menjawab persoalan dihapuskannya produksi minyak tanah, hawu (tungku) bukanlah jawaban yang tepat.
Paling tidak, bukan solusi yang bisa diandalkan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan penuh hormat, izinkan saya mengomentari artikel H. Usep Romli HM, berjudul “Kembali ke Budaya ‘Hawu’?” (Kompas/ 8/8/06).
Masyarakat Jatiwangi kemungkinan menjadi warga yang paling terbina dan paling erat persaudaraannya, jika hawu diasumsikan sebagai sarana untuk mempererat ikatan batin. Sebab, banyak warga mempunyai rutinitas pekerjaan yang berhubungan dengan hawu, terutama para pembuat genteng.
Mereka mengolah genteng di atas hawu berukuran besar (perigi), serta menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Tentu saja tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan ranting atau dahan di kebun. Untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar di Jatiwangi, diperlukan kayu bakar dalam jumlah yang tidak sedikit.
Di pedesaan, memang benar masih banyak masyarakat yang menggunakan hawu untuk memasak. Tapi tidak sedikit pula yang sudah beralih ke kompor minyak tanah atau bahkan kompor gas elpiji.
Sebagai contoh kecil, saya masih ingat ketika tahun 1980-an, saat saya masih duduk di bangku SD (Sekolah dasar) di kampung Simpar, Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis. Hampir semua anak-anak seusia saya memiliki kegiatan rutin ngala suluh (mencari kayu bakar) ke hutan. Biasanya berangkat dan pulangnya tetap bersama-sama. Tapi sekarang kegiatan seperti itu hampir tidak ada, karena pengguna hawu sudah berkurang.
 |
| Ilustrasi memasak di hawu (Foto di Perumahan Nusa Asri Panjalu, 4 Juni 2019) |
Selain hawu kurang praktis, tidak semua masyarakat memiliki kebun. Dan terhitung jarang warga yang sengaja memelihara pohon albasia atau pohon jeungjing di pekarangan rumah. Jadi, benar bahwa masyarakat pedesaan jarang menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan hawu di rumah, karena para penggunanya pun tidak terlalu banyak. Paling tidak, masyarakat pengguna hawu tidak akan ngala suluh ke kampung tetangga, kalau sekedar mencari kayu bakar untuk memasak di rumah.
Namun, jika semua masyarakat pedesaan dan perkotaan harus kembali pada tradisi hawu, tentu ceritanya akan berubah. Permintaan kayu bakar bakal naik secara drastis. Dengan begitu, sangat mustahil jika masyarakat hanya memotong ranting atau dahan di kebun. Apalagi jika lembaran uang sudah berkibar-kibar, penebangan pohon pasti merajalela.
Prinsip menanam sebelum menebang, tidak sesederhana yang bisa dibayangkan. Bagaimanapun, menanam sebuah pohon albasiah memerlukan waktu bertahun-tahun. Sedangkan satu pohon albasiah, kemungkinan hanya cukup satu atau dua bulan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar hawu di satu rumah. Menanam jauh lebih lama dari pada menggunakan.
Benar bahwa tradisi siduru (berdiang) pagi hari merupakan salah satu gambaran eratnya tali persaudaran. Itupun kalau siduru bersama. Namun, ada pula yang beranggapan siduru merupakan suatu pangedulan (bermalas-malasan). Sebab, pagi hari bukan waktunya siduru, tetapi untuk bersiap-siap bekerja dengan penuh semangat.
Bagaimana jadinya dengan masyarakat perkotaan yang sejak pagi buta sudah berpacu dalam kesibukannya masing-masing. Tanpa dengan siduru, masyarakat pedesaan atau perkotaan punya banyak cara untuk mempererat tali silaturahmi atau membina kebersamaan.
Berdasar pertimbangan tersebut, kembali kepada tradisi hawu tidak mungkin menjadi solusi, terlebih bagi masyarakat perkotaan. Jika semua orang menggunakan kayu bakar, belum tentu tradisi hawu yang berkembang.
Jangan-jangan malah meniru atau mengembangkan tungku yang sering kita lihat di film-film negeri salju. Kalau begitu jadinya, bukan pemeliharaan tradisi hawu yang terjadi, melainkan pemusnahan tradisi hawu. Secara pribadi, saya menginginkan agar hawu lebih panjang umur. Biarlah hawu hidup secara alami.
Sama halnya dengan rencana pemerintah untuk menyediakan kompor gas gratis dan meminjamkan tabung gas. Dalam hal ini, saya sependapat dengan H. Usep Romli HM, bahwa rencana pemerintah tersebut hanya akan menambah persoalan baru, bahkan terkesan mengada-ada.
Jika program tersebut benar-benar direalisasikan, bersiap-siaplah para bandar rongsokan atau barang bekas melayani orderan. Sebab, bisa dipastikan banyak yang akan menjual kompor gas, berkenaan dengan harga gas elpiji yang tidak terjangkau.
Produksi minyak tanah dihentikan, karena persediaan minyak tanah semakin menipis. Lalu diganti dengan gas elpiji. Lambat laun, persediaan gas elpiji pun pasti akan menipis. Jika kayu bakar menjadi andalan, lama-kelamaan banyak hutan yang menjadi gundul.
Maka dari itu, ada baiknya jika pusat perhatian pemerintah bukan pada materinya, melainkan pada sikap atau mental masyarakatnya. Bahan bakar apapun pasti akan boros, jika watak penggunanya sudah pemborosan.
Berbagai musibah yang melanda negeri Indonesia, sudah cukup untuk dimaknai sebagai isyarat bahwa alam telah rusak oleh tangan-tangan serakah. Alam mulai protes, karena terlalu dieksploitasi. Banjir, longsor, atau kekeringan adalah contoh bencana alam yang disebabkan gundulnya hutan.
Lalu, bagaimana jadinya jika kayu bakar malah diandalkan menjadi bahan bakar? Bukankah hal itu justru akan merusak alam? Padahal, alam pun punya hak untuk hidup dengan tenang. Marilah kita bersahabat dengan alam.
Menyoal bahan bakar, pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan lagi penghentian produksi minyak tanah. Biarlah ada masyarakat yang menggunakan minyak tanah, ada yang memakai gas elpiji, ada yang menggunakan batu bara, ada yang tetap bertahan dengan tradisi hawu, dan sebagainya.
Yang terpenting, bukanlah apa yang digunakan, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Mari kita intropeksi diri dan menelusuri: siapa sebenarnya raksasa tukang menghambur-hamburkan bahan bakar?
.
Semoga hawu panjang umur dan bahagia.***
Dimuat di Rubrik Forum, KOMPAS Jawa Barat, pada 9
September 2006
Komentar